REVIEW PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA

NO. 14 TAHUN 2017

PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Ayat 9

"Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."

Kritik

Penggunaan kalimat “dalam jangka waktu lama” tidak sepantasnya diberikan karena, tidak semua penyandang disabilitas terpaut dengan waktu yang lama, karena ada yang hanya sementara.

Saran

tidak dibutuhkannya kalimat “dalam jangka waktu lama” pada ayat tersebut.

Pasal 1 Ayat 11

"Desain universal adalah rancangan bangunan gedung dan fasilitasnya yang dapat digunakan oleh semua orang secara bersama-sama tanpa diperlukan adaptasi/perlakuab khusus."

Kritik

Desain Universal yang diadakan tanpa adanya adaptasi dan perlakuan khusus

Saran

Menurut saya, dengan adanya desain universal ini terlebih dahulu diadakannya adaptasi dengan penggguna, serta adanya prlakuan khusus.

BAB III

PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 11 Ayat 3

"Pintu harus dapat dibuka/ditutup dengan mudah oleh setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung."

Kritik

Penjelasan yang kurang tepat untuk pengguna disabilitas

Saran

Menurut saya,  untuk penambahan kalimat bagi pengguna disabilitas"

Pasal 11 ayat 5

Pintu harus dapat dibuka/ditutup dengan mudah oleh setiap      Pengguna  Bangunan  Gedung  dan  Pengunjung Bangunan Gedung.

Kritik

Pada kata ini terlihat adanya penggunaan kata yang tidak effektif “oleh setiap Pengguna  Bangunan  Gedung  dan  Pengunjung Bangunan Gedung. “

Saran

Seharusnya “… oleh setiap Pengguna dan Pengunjung bangunan gedung “

Pasal 14 Ayat 2 (poin 9)

"nilai tambah secara ekonomi, social, dan lingkungan."

Saran

Pemberian kalimat “nilai tambah secara ekonomi” tidak diperjelas bisa dimanfaatkan dengan cara adanya pedagang kaki lima, pada sekitar bangunan/pedestrian.

Kritik

kalimat tersebut harus diperjelas dengan adanya poin-poin, agar tidak dipergunakan secara salah paham (pedagang kaki lima).

Pasal 12 Ayat 1

“Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik.”

Kritik

Menurut saya penggunakan kata”oleh bukan” kurang tepat, seharusnya diubah menjadi “Penghunian rumah hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik.””

Pasal 30 Ayat 2

"Sistem peringatan bahaya yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit terdiri atas: 

a. sistem audio; dan/atau 

b. sistem visual."

Kritik

Poin yang kurang pada ayat 2 dan perlu untuk ditambahkan

Saran

Menurut saya, poin yang perlu ditambahkan : 1.) titik kumpul 2.) rencana evakuasi 3.) tangga darurat